Negara dengan perjalanan yang cukup matang seperti Amerika Serikat tentu masih belum lepas dari kesempurnaan. Apalagi jika kita membicarakan demokrasi, sesuatu yang diusung-usung oleh Indonesia pasca lepas dari masa Orde Baru. Ternyata penerapan demokrasi disini tidak sematang yang saya duga. “All In: The Fight for Democracy” menawarkan tontonan edukatif yang membuka realita bagaimana sebetulnya perjalanan demokrasi itu sendiri di Amerika Serikat.
Film ini dibuka dengan menanggapi pemilihan Gubernur Georgia tahun 2018, antara Stacey Abrams dari partai Demokrat dengan Brian Kemp dari Republikan. Kemenangan tipis ternyata membawa Kemp yang saat itu menjabat sebagai Secretary of State menjadi Gubernur Georgia ke-83. Akan tetapi, yang ingin diceritakan di film ini bukan tentang Kemp. Namun, bagaimana revolusi perjalanan demokrasi disana.
Georgia termasuk salah satu negara bagian yang memiliki sejarah kelam dengan demokrasi. Masyarakat kulit hitam disana, merupakan salah satu yang terdampak secara besar. Keterwakilan suara masyarakat kulit hitam seakan mendapat beragam halangan, yang ternyata juga dilakukan oleh negara-negara bagian dari Selatan yang lain. Salah satunya adalah bagaimana film ini dengan gamblang menceritakan dampak penyelenggaraan literacy tests, poll taxes, sampai perlunya State ID yang dirasa mempersulit dan menghilangkan hak bagi para minoritas.
Sebetulnya, apa yang ingin diceritakan oleh “All In: The Fight for Democracy” berusaha untuk mengemas seluruh pihak yang demokrasinya terbilang terancam. Misalnya, cerita perjuangan kelompok-kelompok perempuan di tahun 1918 yang akhirnya mendapatkan hak untuk bersuara setelah adanya amandemen ke 19. Begitupula ketika Presiden Lyndon B. Johnson yang mensahkan Voting Rights Act di tahu 1965, akibat gebrakan peristiwa Selma di Alabama. Kesemuanya ini berusaha dirangkum film ini, yang terbilang amat cocok menjadi materi pembelajaran tentang demokrasi di sekolah-sekolah.
Mirisnya, di tahun 2013, adanya kasus Shelby Country v. Holder, membuat adanya putusan Supreme Court yang malah semakin memangkas hak bersuara di Amerika Serikat. Putusan lembaga hukum tertinggi di Amerika Serikat ini membuat negara-negara bagian untuk mengubah aturan voting dalam pemilihan umum, seperti perlunya ID, domisili tempat tinggal, serta hal-hal yang dianggap mampu mempersulit warga negara dalam menunaikan haknya. Ternyata, opini yang ditentang oleh Ginsburg dan kawan-kawannya menjadi terbukti, ketika tingkat pemilih di negara-negara bagian terbilang semakin menurun. Salah satunya adalah masyarakat kulit hitam yang tidak memiliki ID, ataupun masyarakat Indian yang tidak memiliki alamat tetap karena masih banyak yang tinggal berpindah-pindah dan hanya menggunakan kode pos.
Kesemuanya ini akan menjadi beberapa bagian dalam “All In: The Fight of Democracy.” Film yang disutradarai Lisa Cortes dan Liz Garbus ini sebetulnya punya struktur yang lumayan baik, dengan mengusung skema timeline dan memadukan rangkaian footage dengan interview dari berbagai pihak yang terbilang kredibel. Salah satunya Desmond Meade, yang berhasil mengembalikan hak bersuara dari masyarakat yang pernah melakukan kejahatan di Florida; ataupun mendiang John Lewis, yang memimpin gerakan perlawanan di Selma.
Sebaliknya, berkaca di Indonesia, hak bersuara malah kadang tidak dimanfaatkan masyarakat dengan menjadi para ‘Golongan Putih,’ dan malahan menjadi ajang aksi bakar-bakar uang dari tiap kandidat. Film yang diunggulkan Amazon Studios untuk mengisi nominasi Best Documentary Featured tahun sayangnya terasa kurang begitu bersinar. Tak ada kesan yang begitu spesial dari pengalaman menonton dokumenter ini. Yang pasti, dokumenter sejarah ini cukup menegaskan penonton bahwa hak bersuara adalah suatu hal yang mahal. Jadi, manfaatkan suaramu dengan baik. Jangan golput!
